Logo BPK RI

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) berdiri efektif pada 1 Januari 1947 di Magelang berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 11/OEM tanggal 28 Desember 1946 dengan ketua pertama R. Soerasno. Berlandaskan Pasal 23E–23G UUD 1945 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (APBN/APBD) lalu menyerahkan hasilnya kepada DPR, DPD, dan DPRD. Lembaga tinggi negara ini merupakan entitas ketatanegaraan resmi, terpisah sepenuhnya dari yayasan sekolah swasta BPK PENABUR.

Koleksi Museum BPK RI di Magelang mencatat empat periode perjalanan evolusi lambang BPK: fase 1961–1973, 1973–1983, 1983–1993, hingga desain penyempurnaan modern sejak tahun 1993.

Pada periode terakhir, Sekretaris Jenderal BPK melalui Keputusan Nomor 13/SK/K/1993 tanggal 18 Desember 1993 membakukan nama resmi lambang BPK RI sebagai "Tri Dharma Arthasantosha" yang selanjutnya terus dipedomani hingga Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2018.

Setiap elemen angka maupun ikon pada lambang "Tri Dharma Arthasantosha" merujuk langsung pada tahun kelahiran serta kode etik pemeriksa keuangan negara:

• •
  Garuda Pancasila: Menegaskan kedudukan BPK sebagai lembaga tinggi negara yang setia mengamankan falsafah Pancasila serta konstitusi UUD 1945.
• •
  Cakra Bermata Tiga & 47 Lengkung Kecil: Terinspirasi senjata Batara Wisnu pemelihara ketertiban; tiga mata tombak mencerminkan dimensi pemeriksaan (ketaatan, kehematan, dan efektivitas), sementara 47 lengkung tepi luar mengabadikan tahun berdiri BPK 1947.
• •
  Bunga Teratai 7 Kelopak & Tangkai Berruas 10: Teratai suci melambangkan integritas auditor yang bebas pengaruh kekuasaan; 7 kelopak teratai melambangkan kode etik Sapta Prasetya Jati, tangkai berruas 10 merujuk pada 10 ikrar Dasa Prasetya, sedangkan 5 garis batas kelopak melambangkan Pancasila.
• •
  Palet Kuning Emas, Putih, Merah, dan Hitam: Memancarkan keluhuran tanggung jawab, kebersihan niat pemeriksaan, keberanian mengemukakan kebenaran, serta keteguhan prinsip akuntabilitas.

Di lingkungan internal, lambang "Tri Dharma Arthasantosha" wajib terpampang pada sampul Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), kop surat dinas, serta kantor perwakilan BPK di tiap provinsi mengacu Peraturan BPK No. 3 Tahun 2018. Pemakaian publik oleh peneliti ekonomi publik, mahasiswa akuntansi pemerintahan, dan pers diperbolehkan selama keutuhan 47 lengkung cakra dan kelopak teratai tidak dimodifikasi.

Gunakan berkas vektor SVG (siap buka di CorelDraw/Illustrator) atau PNG transparan di atas untuk pelaporan audit sektor publik, presentasi akuntansi negara, maupun dokumentasi museum/pers:

• •Berwarna (PNG Transparan & SVG Vektor): Untuk presentasi, dokumen Word, kop surat berwarna, media digital, serta cetakan spanduk skala besar.

Butuh file untuk CorelDraw (CDR) atau Illustrator? Gunakan berkas SVG vektor karena format kurva SVG dapat langsung dibuka/diimpor tanpa pecah. Pelajari selengkapnya di Panduan Format SVG & PNG atau Panduan Ukuran & Penempatan Logo.