Unduh logo DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) dan Setjen DPD RI dalam format PNG transparan beresolusi tinggi serta SVG vektor. Simak rujukan Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2024 BAB XIX dan ciri khas visual kapas hijau-putih yang membedakan DPD dari kamar parlemen lainnya.
1. Profil DPD RI Sebagai Kamar Perwakilan Daerah
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 (Pasal 22C dan 22D) sebagai wadah perwakilan provinsi dalam sistem parlemen Indonesia. Resmi beroperasi sejak pelantikan anggota pertamanya pada 1 Oktober 2004, setiap provinsi mengirimkan empat senator yang dipilih langsung rakyat untuk memperjuangkan RUU otonomi daerah, pemekaran wilayah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Pembakuan Lambang DPD RI Sejak 2004 Hingga Tata Tertib 2024
Sejalan dengan berdirinya DPD RI pada 1 Oktober 2004, diperlukan identitas visual yang membedakan lembaga senator daerah ini dari DPR maupun MPR di Kompleks Parlemen Senayan. Standarisasi tersebut diatur secara berkelanjutan dalam peraturan tata tertib, terakhir melalui Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (BAB XIX tentang Lambang dan Tanda Anggota).
3. Ciri Visual & Makna Warna Hijau-Emas Logo DPD RI
Meskipun sekilas serumpun dengan lambang MPR dan DPR, lambang DPD RI mempunyai karakteristik warna serta bentuk daun yang khas:
- •17 Kuntum Kapas Beraksen Hijau-Putih: Penggunaan daun dan kelopak berwarna hijau segar (#00A551) yang berpadu kapas putih menonjolkan semangat pertumbuhan ekonomi daerah dan kedaulatan wilayah subur Nusantara.
- •45 Butir Padi Kuning Emas (#EFAB1E): Melambangkan cita-cita kemakmuran yang merata di seluruh provinsi sekaligus berpadu dengan angka 17 pada kapas sebagai pengingat 17 Agustus 1945.
- •Garuda Pancasila & Pita Putih "DPD-RI": Garuda Pancasila menegaskan kesetiaan seluruh senator daerah terhadap NKRI dan UUD 1945, sementara pita putih di pangkal tangkai menyatukan keanekaragaman aspirasi daerah dari berbagai penjuru.
4. Pemakaian pada Kegiatan Senator & Setjen DPD RI
Lambang DPD RI digunakan resmi pada naskah dinas Sekretaris Jenderal DPD RI, kegiatan reses anggota di daerah pemilihan provinsi, papan nama kantor daerah, dan publikasi lembaga. Untuk liputan berita, infografis pendidikan, atau presentasi publik non-komersial, pastikan warna hijau kelopak kapas dan teks "DPD-RI" tetap tajam tanpa perubahan warna.
5. Pilihan Berkas Logo DPD RI & Setjen DPD RI (PNG & SVG)
Berkas vektor SVG dan PNG berlatar transparan pada panel di atas mempertahankan komposisi asli pita "DPD-RI", kelopak kapas hijau (#00A551), serta padi emas (#EFAB1E) sesuai tata naskah dinas:
- •Berwarna (PNG Transparan & SVG Vektor): Untuk presentasi, dokumen Word, kop surat berwarna, media digital, serta cetakan spanduk skala besar.
Butuh file untuk CorelDraw (CDR) atau Illustrator? Gunakan berkas SVG vektor karena format kurva SVG dapat langsung dibuka/diimpor tanpa pecah. Pelajari selengkapnya di Panduan Format SVG & PNG atau Panduan Ukuran & Penempatan Logo.
6. Pertanyaan yang Sering Diajukan
Bagaimana membedakan logo DPD RI dengan logo MPR dan DPR secara cepat?
Ciri paling mudah dikenali pada logo DPD RI adalah penggunaan warna hijau cerah (#00A551) yang mencolok pada bagian kelopak kapas serta tulisan "DPD-RI" pada pita putih di bagian bawah, bukan emas monokrom penuh.
Apakah berkas ini dapat digunakan untuk materi Setjen DPD RI atau kegiatan daerah?
Ya, berkas SVG vektor dan PNG transparan di halaman ini sesuai dengan desain tata naskah dinas DPD RI. Berkas SVG bisa langsung diimpor ke CorelDraw maupun Illustrator untuk cetak spanduk maupun dokumen kantor perwakilan DPD di daerah.
Kapan DPD RI resmi berdiri dan menggunakan lambang ini?
DPD RI dibentuk pasca Amendemen Ketiga UUD 1945 dan mulai resmi bekerja setelah pelantikan anggota hasil Pemilu pertama DPD pada 1 Oktober 2004.
Regulasi terbaru apa yang mengatur lambang DPD RI?
Ketentuan mengenai lambang dan tanda anggota terbaru tercantum dalam Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (BAB XIX).
Disclaimer: Berkas dan uraian mengenai Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia disediakan untuk keperluan edukasi, dokumentasi arsip, jurnalistik, serta referensi non-komersial. Hak cipta lambang tetap melekat pada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- •Portal Resmi Dewan Perwakilan Daerah RI (dpd.go.id) — dpd.go.id
- •UUD NRI 1945 Pasal 22C & 22D (JDIH DPD RI) — jdih.dpd.go.id
- •Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (BAB XIX) (Peraturan DPD No. 2/2024) — peraturan.bpk.go.id/Details/314069/peraturan-dpd-no-2-tahun-2024
- •JDIH Sekretariat Jenderal DPD RI (jdih.dpd.go.id) — jdih.dpd.go.id
- •Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (BAB XIX Lambang DPD RI) — peraturan.bpk.go.id/Details/314069/peraturan-dpd-no-2-tahun-2024
- •JDIH DPD RI (jdih.dpd.go.id) — jdih.dpd.go.id
